I.
Permasalahan yang Dihadapi Perkoperasian di Indonesia
Jumlah
yang besar dari segi kuantitas dalam perkoperasian belum didukung oleh perkembangan yang
memadai dari segi kualitas koperasi dan UMKM.
Keadaan itu disebabkan oleh masalah klasik yang dihadapi di dalam koperasi dan
UMKM itu sendiri yaitu
(a)
rendahnya kualitas SDM koperasi dan UMKM dalam manajemen, organisasi,
penguasaan teknologi, dan pemasaran;
(b)
lemahnya kewirausahaan para pelaku koperasi dan UMKM; serta
(c)
terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi
dan pasar, serta faktor produksi.
Bersamaan
dengan itu, masalah eksternal yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM adalah masih
besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung. Iklim yang
kurang kondusif disebabkan, antara lain:
·
oleh praktik bisnis dan persaingan usaha
yang tidak sehat,
·
ketidakpastian lokasi usaha, dan
lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Terlepas
dari pertumbuhan koperasi kita yang bisa dibilang cukup signifikan ini ada juga
masalah-masalah yang menyerang koperasi di Indonesia ini, beberapa masalah ini
antara lain adalah masalah dalam bidang structural dan dalam bidang pengembangan
usaha. Dalam bidang structural koperasi masalah tersebut dapat kita kelompokan
sebagai berikut :
·
Kelembagaan koperasi yang belum mampu
mendorong perkembangan usaha diakibatkan kurangnya kekuatan, struktur dan
pendekatan pengembangan kelembagaan yang kurang memadai selain itu bisa
dibilang bahwa koperasi Indonesia belum terlalu fleksibel dalam hal peluasan
dan perkembangan usaha.
·
Alat perlengkapan organisasi koperasi
belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, dalam hal ini struktur organisasi
umumnya kurang terampil dalam menghadapi masalah yang muncul pada koperasi dan
dalam hal kreatifitas perkembangan usaha koperasi tersebut ditambah lagi
Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara Pengurus, Badan Pemeriksa dan
Pelaksana Usaha (Manajer) masih belum berjalan dengan serasi dan saling
mengisi.
Sedangkan
dalam bidang perkembangan usaha masalah yang masih dapat kita temui antara lain
adalah :
·
Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih
belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian
karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
·
Terbatasnya modal yang tersedia
khususnya dalam bentuk kredit dengan persyaratan lunak untuk mengembangkan
usaha, terutama yang menyangkut kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan
anggota, di luar kegiatan program pemerintah. Selain itu koperasi masih belum
mampu melaksanakan pemupukan modlal sendiri yang mengakibatkan sangat
tergantung pada kredit dari bank walaupun biayanya lebih mahal.
Selain
dua pokok masalah diatas bisa dibilang banyak masalah lain yang menghalangi
koperasi di Indonesia untuk mencapai tujuan dari koperasi tersebut. Hal yang
menyangkut perolehan legalitas formal dan panjangnya proses perizinan hingga
saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi koperasi dan UMKM di Indonesia
menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan baik yang resmi maupun yang
tidak resmi dalam pengurusan perizinan. Masalah tersebut menyebabkan rendahnya
produktivitas koperasi dan UMKM. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang koperasi
sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi,
struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas jika dibandingkan
dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang
praktik berkoperasi yang benar (best practices) telah menyebabkan rendahnya
kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. Bersamaan dengan masalah
tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan
oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan
bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.
Pemecahan
Masalah Koperasi
1)
. Partisipasi Anggota
Partisipasi
merupakan factor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau
perkembangan koperasi. Dalam koperasi, semua program manajemen harus memperoleh
dukungan dari anggota. Pihak manajemen memerlukan berbagai informasi yang
berasal dari anggota, khususnya informasi tentang kebutuhan dan kepentingan
anggota. Informasi ini hanya akan diperoleh jika partisipasi dalam koperasi
berjalan baik.
Peningkatan
partisipasi akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta semangat dan
kegairahan kerja. Tanpa partisipasi, anggota koperasi tidak akan dapat bekerja
secara efisien dan efektif.
Suatu
koperasi bisa berhasil dalam kompetisi jika seluruh anggota dapat memanfaatkan
kemampuannya masing-masing dan bekerjasama untuk suatu tujuan yang akan
dicapai.
2)
Perhatian Pemerintah
Dengan
adanya perhatian pemerintah secara penuh terhadap koperasi terutama dalam
bantuan dana. Perhatian pemerintah dalam mengawasi perkembangan-perkembangan
koperasi di Indonesia serta memberikan penyuluhan dan pendidikan yang baik bagi
anggota dan pengurus koperasi.
Pemerintah
untuk tidak bersifat sangat mencampuri kehidupan koperasi yang terutama bersifat
menghambat perkembangan koperasi.
3)
Manajemen Koperasi
Diperlukannya
suatu manajemen dalam pelaksanaan koperasi, baik dari bentuk perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Manajemen koperasi
sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan yang tetap tak terlepas dari
partisipasi anggota.
Apabila
seluruh kegiatan koperasi berjalan teratur dan telah adanya pembagian tugas
yang baik dan benar maka dasar manajemen koperasi sudah berjalan baik, tinggal
melanjutkannya hingga pengambilan keputusan yang tepat dalam mempertahankan dan
membangun koperasi.
II. KOPERASI Dijadikan sebagai
SOKOGURU Perekonomian di Indonesia
Pembangunan
koperasi sebagai sokoguru mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
pembangunan sektor koperasi, karena kokohnya struktur sokoguru ini ditentukan
oleh keberhasilan pembangunan dan integrasi sektor koperasi. Oleh sebab itu,
koperasi harus dilihat sebagai suatu jalinan struktural dari berbagai jenis dan
tingkat organisasi koperasi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Sektor koperasi merupakan sub sistem dalam sistem sosial ekonomi Indonesia yang
meliputi segala jenis koperasi yang berdiri sendiri maupun yang bergabung dalam
struktur yang saling terkait termasuk di dalamnya segala bentuk usaha yang
sudah terkait dalam arti sosial maupun ekonomi seperti kelompok tani.
Bila
dilihat dari kesatuan yang berdiri sendiri, sektor koperasi dapat disebut
sebagai sistem ekonomi yang utuh dan terorganisir, terdiri dari dua komponen
yang tidak terpisahkan yaitu perkumpulan dan usaha, meskipun batas-batasnya
dapat dikenal dengan jelas. Yang membedakan koperasi dari badan usaha lain
bukan hanya aspek gandanya sebagai perkumpulan dan badan usaha, tetapi juga
azas dan sendi-sendi dasarnya yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain.
Disamping itu, nilai-nilai sosial yang lahir dari watak di atas, menempatkan
koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memikul tanggung jawab moral yang
sangat besar. Dr. Fauquet mengemukakan bahwa dengan satu gerak, koperasi dapat
meningkatkan derajat rakyat secara material maupun moral, kalau koperasi gagal
dalam tugas moralnya, maka koperasi akan gagal pula dalam tugas ekonominya.
Membangun
sokoguru perekonomian nasional berarti membangun badan usaha koperasi yang
tangguh, menumbuhkan badan usaha swasta yang kuat dan mengembangkan BUMN yang
mantap secara simultan dan terpadu dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan
untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak. Karena pemahaman
dan pemikiran terhadap koperasi dalam arti yang luas dan mendasar seperti
dimaksudkan dalam pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, memang sangat
diperlukan. Apalagi, dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan
pembangunan kita di masa yang akan datang. Seperti telah kita sadari bersama
bahwa dalam era tinggal landas nanti, untuk mewujudkan perekonomian yang
berlandaskan
Trilogi
Pembangunan setidak-tidaknya terdapat tiga tantangan besar yang perlu
diantisipasi oleh ketiga wadah pelaku ekonomi, yaitu;
1.
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi proses globalisasi ekonomi
yang makin meluas.
2.
Mempercepat pemerataan yang makin mendesak mengingat 36,2 juta rakyat masih
berada di bawah garis kemiskinan.
3.
Memelihara kesinambungan kegiatan pembangunan yang stabil dan dinamis dalam
rangka mengantisipasi kemungkinan adanya berbagai kendala yang menghambat upaya
kita menjawab kedua tantangan di atas.
Untuk
menjawab dengan tepat tantangan tersebut di atas,diperlukan komitmen dan
tanggungjawab yang besar dari ketiga wadah pelaku ekonomi tersebut. Kongkritnya
adalah peningkatan dan pematangan integrasi ketiga wadah pelaku ekonomi, yang
dilandaskan atas jiwa dan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Proses
integrasi tersebut adalah proses hubungan keterkaitan integratif yang telah dan
sedang dilaksanakan untuk mengembangkan ketiga wadah pelaku ekonomi tersebut
sesuai dengan fungsinya masing-masing. Peningkatan dan pemantapan proses
integrasi tersebut mutlak harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan
pembangunan di masa yang akan datang.
Koperasi
sebagai sokoguru perekonomian nasional secara konseptual dapat diuraikan
sebagai berikut. Koperasi terdiri dari individu-individu yang lemah perekonomiannya,
digabungkan di dalam koperasi tingkat primer untuk selanjutnya disusun secara
bertingkat sampai tingkat nasional. Antar berbagai jenis koperasi dijalin
jaringan kerja sama dengan tujuan menyusun bangunan yang kokoh dan kuat. Pada
kenyataannya struktur yang ada sekarang ini masih rapuh dan lemah, belum
berfungsi sebagaimana yang diharapkan, masih jauh tertinggal dari sektor-sektor
lain milik negara dan swasta. Berikut
ini beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk membuat struktur yang kokoh, kuat,
dan berfungsi secara efektif sebanding dan setara dengan sektor lain :
1. Mengintegrasikan
diri dalam pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan,
kesejahteraan, dan taraf hidup rakyat, khususnya kelompok-kelompok sasaran
koperasi yang dapat berfungsi sebagai basis perkembangan koperasi. Koperasi
hanya dapat berkembang dengan baik dan cepat kalau anggota-anggotanya memiliki
potensi ekonomi dan tingkat kecerdasan yang memadai.
2. Melalui
pembinaan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dalam arti
menghayati ideologi dan hakikat serta makna koperasi. Ideologi, kebersamaan,
kesetiakawanan, dan tujuan bersama merupakan ikatan yang diperlukan untuk
membuat koperasi sebagai kelompok, sebagai perkumpulan tetap utuh dan tidak rapuh,
dan sebagai gerakan yang tidak kehabisan semangat dan motivasi.
3. Melalui
latihan dan penataran-penataran untuk meningkatkan kemampuan manajerial secara
profesional, kewirakoperasian, keahlian dan ketrampilan dalam bidang-bidang
yang dibutuhkan, penguasaan teknologi, serta sistem administrasi dan akuntansi
yang modern.
4. Memantapkan
dan mengefektifkan integrasi organisasi dan usaha koperasi secara vertikal dan
horisontal guna memperoleh struktur organisasi yang memiliki basis kerakyatan
yang kuat, jangkauan ke atas hingga memasuki lingkungan penyusun kebijakan dan
pengambilan keputusan pada tingkat regional dan nasional, mendekatkan dan
mempertemukan sektor produksi dan konsumsi, meraih margin tata niaga yang
maksimal melalui nilai tambah dan transaksi langsung, serta menyediakan sarana
bagi mobilitas sosial anggota-anggotanya secara vertikal dan horisontal.
5. Memantapkan
kebijakan pemerintah yang ada dalam upaya menciptakan iklim yang sehat bagi
pertumbuhan koperasi, memberikan bantuan-bantuan, dan melakukan pembinaan
dengan tujuan supaya koperasi dapat menghimpun kekuatan dan kemampuan untuk
mandiri dan menolong diri sendiri.
6. Mengatur
hubungan kerja dan kerja sama antar sektor-sektor negara, koperasi, dan swasta
secara adil untuk menciptakan kekuatan yang seimbang dan serasi antar ketiga
sektor tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Sumber
:
·
Ibnoe Soedjono, Kumpulan Tulisan:
Koperasi dan Pembangunan Nasional, Pusat Informasi Perkoperasian, 1997
