Minggu, 11 Desember 2011

DIJUAL CEPAT Toshiba Satellite T135D-S1320 (bekas-jrg dipake-MULUS-RP.3800000)

Description Laptop Toshiba Satellite T135D-S1320 :
Configuration Athlon Neo 1600 MHz/13.3 in/3072 Mb/250 Gb/Non
1.Type Laptop
  • Length 12.6 inch (322.5 mm)
  • Width 8.7 inch (223 mm)
  • Height 1.3 inch (34.2 mm)
  • Weight 3.9 lbs (1.75 kg)
  • OS provided Win 7 Home Premium
2. PROCESSOR
  • CPU Athlon Neo
  • CPU Frequency 1600 Mhz
  • CPU Code MV-40
  • Chipset AMD M780G
3. RAM
  • Installed RAM 3072 Mb
  • Memory Type DDR2 800 MHz
  • Maximum RAM 8192 Mb
  • RAM Slots 2
4. DISPLAY
  • Display Size 13.3 Inches
  • Display Resolution 1366x768
  • Widescreen Yes
  • LED Backlight Yes
  • TV Tuner No
5. STORAGE
  • HDD 250 Gb (5400 rpm)
  • Hard drive type Standart
  • Serial ATA Bus Yes
  • Optical Storage None
  • Card Reader Yes
6. VIDEO
  • Graphics Processor ATI Mobility Radeon HD 3200
  • Video Memory SMA
7. NETWORKING & WIRELESS
  • LAN Support 100 Mbit/s
  • Wi-fi Yes
  • Wi-fi Type 802.11n

8. EXPANSION
  • Interfaces VGA (D-Sub), LAN, HDMI.
  • Express Card Slot No
 9. MISCELLANEOUS
  • Input Device Type Keyboard, Touchpad
  • Speakers Yes
  • Microphone Yes
  • Webcam Yes
  • Fingerprint Scanner No
  • Battery Capacity 5600 mAh 



DIJUAL CEPAT. DIJAMIN MULUS (TIDAK MENGECEWAKAN-BISA DI CEK)
ADA DVD EKSTERNALNYA MERK BUFFALO

BERMINAT HUBUNGI : 021-95441468

Selasa, 27 September 2011

BAB X : PERANAN & PEMBANGUNAN KOPERASI

A. Peranan Koperasi di Berbagai Negara
Di bandingkan dengan tipe organisasi lain, pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom dapat diterima diberbagai negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokratis, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial / ekonomis dari kerja sama bermanfaat bagi para anggotanya. Organisasi koperasi dapat menciptakan dampak-dampak positif di berbagai bidang antara lain : ekonomi, sosial, dan politik terhadap lingkungan bagi kepentingan para anggota.
 2. Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkan atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari pasar umum atau disediakan negara.
3. Struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomis tertentu. Sesuai dengan kebutuhan para anggota yang melakukan kegiatan usahanya diberbagai sektor ekonomi, cabang usaha, dan daerah pada berbagai tingkat pembangunan.
4. Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya “lemah”, dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi / sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomis.

Organisasi swadaya koperasi yang otonom, beroperasi secara efisien dan berorientasi pada anggota dalam jumlah yang cukup besar, maka sebagai akibat dari berbagai kegiatan koperasi itu dapat diharapkan memberi berbagai jenis kontribusi bagi proses pembangunan sosial ekonomi dikawasan dan negara yang bersangkutan.

Usul-usul mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi sosial negara-negara yang sedang berkembang, Koferensi Umum International Labour Organization dan International Labour Office, melalui Rekomendasi 127 yang disahkan pada tanggal 1 juni 1966 menyatakan dengan tegas, bahwa :
1.) Pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kemajuan manusia dinegara-negara yang sedang berkembang.

2.) Secara khusus, koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana berikut :
a. Untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial, dan budaya dari mereka yang memiliki sumber daya dan kesempatan yang terbatas, demikian pula untuk mendorong semangat mereka untuk berprakarsa
b. Untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentukan simpanan, menghilangkan riba, dan pemanfaatan kredit secara sehat.
c. Untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui peningkatan langkah-langkah pengawasan secara demokratis atas kegiatan-kegiatan ekonomi dan atas pembagian hasil usaha secara adil.
d. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, penerimaan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya secara penuh, misalnya melalui penerapan sistem pembaharuan agraris, sistem pemukiman yang ditujukan untuk mengolah daerah-daerah baru menjadi kawasan yang produktif, untuk pengembangan daerah, pembangunan industri sebaiknya tersebar agar dapat mengolah bahan baku setempat.
e. Untuk memperbaiki kondisi sosial dan menunjang pelayanan sosial di bidang-bidang, seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi. f. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknik dari para anggotanya.

3.) Pemerintah-pemerintah, negara-negara yang sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memunkinkan koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang bersifat ekonomi, keuangan, teknik, hukum, atau yang lain, tanpa mempengaruhi kemandiriannya.
4. ) a. Dalam menerapkan kebijakan semacam itu perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial sumber daya yang tersedia dan peranan yang dapat dimainkan oleh koperasi dalam pembangunan negara yang bersangkutan b. kebijakan itu perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembanguna sepanjang hal itu sesuai dengan ciri-ciri pokok koperasi.
5.) Kebijakan itu perlu selalu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan ekonomi dan sosial dan dengan kemajuan teknologi.
6.) Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika munkin dalam pelaksanaan pembangunan sosial / ekonomi.

B. Organisasi Koperasi Sebagai Sarana Kebijakan Pembangunan Nasional
Dorongan dari luar yang diberikan bagi pembangunan koperasi umumnya dapat dibenarkan, karena adanya berbagai dampak yang berkaitan dengan pembangunan yang diharapkan akan timbul sebagai akibat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi swadaya koperasi yang secara ekonomis efisien dan mandiri. Jadi, dilihat dari segi pandangan pemerintah yang mendukung pengembangan organisasi koperasi hal tersebut tidak dianggap sebagai sasaran akhir dalam arti tujuan, melainkan hanya sebagai semacam sarana dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Perbedaan penting mengenai koperasi sebagai sarana swadaya yang otonom dari para anggota, dan koperasi yang diawasi negara.
1.) Koperasi sebagai sarana dimana pemerintah mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung dan secara administrasi untuk melaksanakan tyugas-tugas khusus dan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan program pembangunan.
2.) Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para anggotanya dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar menunjang kepentingan para anggotanya dan untuk merangsang timbulnya dampak-dampak yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah memperhatikan otonomi dari organisasi ini dalam menetapkan tujuan-tujuannya dan dalam memutuskan mengenai kebijakan-kebijakan bisnis usahanya.
3.) Koperasi diawasi negara, dimana pengaruh administrasi pemerintah secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan usaha pada organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan . khususnya di sektor pertanian oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pemerintah-pemerintah tersebut sering mencampurkan tindakan-tindakan administrasi langsung dan tidak langsung dalam membimbing dan mengawasi pembentukan dan kegiatan koperasi pedesaan, yang diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai alat pelaksana berbagai kebijakan. Misalnya penguasaan pasar dan stabilisasi harga dan program pembangunan, misalnya antara lain pembaharuan agraria, penyediaan kredit dan sarana produksi pertanian dan pemasaran.
Koperasi –koperasi tersebut “diawasi negara” sampai pada suatu tingkatan dimana tujuan-tujuan operasional dan kegiatan-kegiatan secara resmi ditetapkan oleh berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah atau secara tidak resmi, tetapi secara langsung dipengaruhi oleh administrasi pembangunan pemerintah atau semi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program yang bersangkutan, dan yang cenderung menggunakan koperasi sebagai agennya yang bekerja pada tingkatlokal.

C. Peranan Pemerintah Mengefektifkan Potensi Organisasi Koperasi
Langkah nyata yang telah diambil oleh pemerintah selama ini belum cukup memberikan kekuatan-kekuatan yang berarti bagi organisasi koperasi, karena iklim bisnis serta pengarahan prioritas kebijakan belum sepenuhnya dapat dinikmati atau dimanfaatkan organisasi koperasi. Semua pihak telah mengetahui hal tersebut memerlukan waktu karena menyangkut antara lain :
- Pendidikan
- Mengubah visi dan pengetahuan yang mengarahkan pada pengembangan perekonomian golongan masyarakat dan bisnis organisasi koperasi
- Meyakinkan pemodal besar bahwa sangat penting dibangun sistem kerja sama kemitraan antara usaha-usaha besar dan organisasi koperasi Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan dana memerlukan strategi sebagai berikut :
1. Memadukan dan memperkuat 3 aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan 2. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan, untuk organisasi koperasi
3. Mengoptimalkan realisasi business plan perbankan dalam pemberian kredit
4. Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
5. Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada

Bantuan Teknis
Pemerintah membantu pengembangan usaha kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas dan efektifitas bantuan teknis. Berbagai kegiatan bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah tergabung dalam program Bantuan Teknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (PUKM), melalui hal-hal berikut :
a.) Berbagai pelatihan kepada perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan minat perbankan dalam membiayai organisasi koperasi dan usaha mikro dan kecil
b.) Perluasan akses kesumber informasi tersebut berupa :
- Sistem informasi baseline economic survey (SIB)
- Sistem informasi agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE)
c.) Menyediakan informasi mengenai komoditi yang layak dibiayai oleh bank atau dikenal dengan lending model. Saat ini terdapat lending model untuk 40 komoditi yang telah dibuat dan sedang disusun lending model untuk 10 komoditi lainnya pada tahun ini. Untuk sementara ini informasi lending model baru terbentuk buku publikasi dan pada saatnya nanti akan dapat diakses melalui internet.

Organisasi koperasi merupakan suatu bentuk organisasi yang unik, dimana menjangkau sekaligus 2 dimensi yang berbeda, yaitu : ekonomi dan sosial.  Kedua dimensi tersebut menyatu dalam organisasi koperasi merupakan prinsip identitas koperasi yang dipertegas oleh International Cooperative Alliance (CIA) pada kongres 100tahun gerakan koperasi internasional pada tahun 1995. Identitas koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Organisasi koperasi dapat menjadi agent of education bagi para anggota agar dapat meningkatkan pengetahuan dan merupakan gerakan untuk pembangunan modal sosial dikalangan masyarakat. Hal ini sangat relevan mengingat pentingnya usaha untuk memulihkan kohesivbitas sosial bangsa Indonesia yang telah hancur akibat materialisme dan kapitalisme, karena tindakan pragmatis pemerintah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai aktivitas bisnis yang diperebutkan oleh segelintir kongromerat, sehingga nasib puluhan juta masyarakat menjadi terabaikan.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Koperasi membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan alat pemerintah untuk melaksanakan program pengembangan ekonomi pedesaan. Ironisnya, semangat pemerintah dalam membangun koperasi menurun pada saat ini. KUD hanya berperan dalam mendistribusikan input pertanian,tetapi gagal dalam memasarkan hasil produksi para anggotanya.

Kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia pada repelita VI bertujuan meningkatkan kualitas organisasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi para anggota untuk mendapat efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri. Praktik berkoperasi yang baik semakin berkembang dimasyarakat luas.

Agar organisasi koperasi dapat berkembang secara kreatif dan kompetitif, berbagai bentuk intervensi yang selama ini cenderung menghalangi perkembangan koperasi perlu segera diakhiri. Penyusunan UU dan peraturan perkoperasian harus diusahakan secara maksimal agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal. Sedangkan keberadaan departemen Koperasi harus dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak bersifat menghalang-halangi kebebasan berkoperasi dan tanpa campur tangan politik.


Referensi : 
- www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_5.htm
- http://www.docstoc.com/docs/32209769/Koperasi-Indonesia-Di-Tengah-Perkembangan-Koperasi-Dunia
- Sartika, tiktik. 1989. Pengantar ilmu ekonomi koperasi. Jakarta: penerbit univ.trisakti
- Hendar, SE. Msi. Dan Kusnadi,SE. 1999. Ekonomi koperasi. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Departemen koperasi. 1988. Pedoman pembinaan dan pengembangan KUD Modern. Jakarta:  departemen koperasi

Rabu, 06 April 2011

Perubahan Penetapan Harga gas LPG

LATAR BELAKANG
Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak sebagai kebutuhan pokok yang paling penting untuk kehidupan orang banyak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kewajiban tersebut di tulis dan di atur oleh Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur bahwa harga BBM dan Gas Bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha, tetapi dalam kenyataannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk kemakmuran rakyat secara langsung diimplementasikan dengan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) murah dengan adanya subsidi BBM yang merupakan Pengeluaran Rutin Negara. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak di Indonesia adalah tingginya subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Bila subsidi minyak diteruskan maka akan terjadi pemborosan anggaran negara.
Untuk mengatasi permasalah tersebut, maka pemerintah perlu merumuskan program yang diusulkan oleh Mantan Wakil Presiden tahun 2004-2008 yaitu Bapak Jusuf Kalla tentang konversi minyak ke gas. Dan hal tersebut telah disepakati dan telah dibuat ketentuan serta undang – undang yang mendasarinya oleh Pemerintah. Kebijakan Energi Nasional antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak khususnya minyak tanah, untuk dialihkan ke LPG. Penggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Pengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena : Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avtur Pengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi,Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan.















MASALAH

1.) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan harga gas LPG dan pengaruh dari perubahan harga tersebut di dalam lingkungan masyarakat ?
























Pembahasan


Dari data di atas, terlihat memang harga jual LPG 12 dan 50 kg belum mencapai nilai keekonomian. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, pergerakan harga menjadi lebih tidak terkendali. Hal ini antara lain disebabkan oleh fakta bahwa Pertamina hanya menjamin harga sampai di tingkat agen dan tidak ada pengawas yang mengawal harga di tingkat konsumen atau masyarakat.
Berdasarkan data diatas dan dari berbagai sumber bacaan, terdapat macam-macam faktor yang mempengaruhi Perubahan harga gas LPG :
• Penentuan harga gas termasuk urusan pilihan, urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan pendapatan daerah yang bersangkutan. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
• Kenaikan harga tabung dan biaya produksi gas.
• Adanya ketentuan dari pemerintah tidak dibolehkannya BUMN untuk mensubsidi gas. Sehingga Pertamina menaikkan harga gas untuk menghilangkan subsidinya.
• Kebijakan nasional, harga gas ditentukan menurut peruntukan masing-masing industri. Dalam konsep tersebut, industri yang mengonsumsi gas sebagai bahan baku, harganya lebih murah ketimbang yang mengkonsumsinya hanya sebagai bahan bakar/energi dan transportasi.
• Pengkomersialisasian semua produk yang dihasilkan oleh pertamina, akan menyebabkan harga gas terus meningkat.
• Kenaikan harga minyak dunia, memicu naiknya harga gas alam sehingga ongkos produksi akan terbayar dengan harga gas yang dinaikkan.
• Jumlah pasokan dan kelancaran jalur distribusi menjadi salah satu penentu harga gas yang terbentuk di suatu daerah.
• Jarak antara depot pengisian LPG atau SPPBE ke tempat agen-agen penjual yang menjual LPG juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penentuan harga LPG.

Penetapan harga gas untuk masyarakat Indonesia seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukan oleh Pertamina karena akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penetapan harga oleh Pertamina dinilai telah menyebabkan sulitnya pesaing baru untuk memasuki bisnis gas. Dengan alasan tidak mengatur harga LPG tabung 12kg, pemerintah sepenuhnya melepas penentuan harga kepada Pertamina. Kenaikan harga LPG ini adalah salah satu strategi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri, dan memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Harga ini masih jauh di bawah harga pasar negara tetangga, dan Pertamina belum mendapatkan untung.
Kenaikan harga LPG ukuran 12 kg bukan karena kenaikan LPG-nya tapi karena harga BBM yang naik yang mengakibatkan ongkos transportasi dan upah pegawai naik. Jadi, kenaikan harga LPG 12 kg itu untuk menutupi biaya-biaya itu. Harga LPG-nya sendiri tidak naik. Kenaikan harga tersebut belum memperhitungkan kenaikan harga internasional. Idealnya, menurut Pertamina, harga elpiji mengikuti kenaikan harga minyak dunia. Ini berarti kenaikan harga elpiji, masih menurut Pertamina, mestinya jauh lebih besar dari kenaikan yang sudah diputuskan.
Sebagian besar warga resah atas kenaikan harga LPG ukuran tabung 12 kg. Mereka berencana mengganti pemakaian tabung dari 12 kg menjadi 3 kg untuk menghemat pengeluaran. Keputusan Pertamina mendongkrak harga LPG 12 kg jelas memberatkan warga. Terutama bagi warga golongan menengah ke bawah dan pemilik usaha kecil. Dampak kenaikan harga LPG ukuran 12 kg mulai dirasakan sejumlah pedagang makanan. Beberapa pedagang menyiasati kenaikan dengan mengganti menu atau beralih ke tabung ukuran 3kg. Kenaikan harga memberatkan pedagang. Para pemakai gas LPG memilih tabung tiga kg dengan pertimbangan harga. Harga LPG tabung kecil ini tetap normal.
Harga gas dinaikan juga dengan alasan langka. Kenaikan harga gas LPG dengan alasan menyesuaikan kenaikan BBM. Pertamina juga menyatakan sedang mengalami kerugian, sehingga perlu dinaikan. Padahal, kerugian yang dialami Pertamina bisa disebabkan banyak faktor.
Memang dalam perhitungannya, penggunaan LPG ini jauh lebih murah ketimbang minyak tanah. Harga gas LPG 3 kg yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah , dapat membantu kalangan masyarkat menengah ke bawah karena harganya terjangkau bagi masyarkat tersebut dalam program konversi dari minyak tanah ke gas. Walaupun masih ada masyarakat yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut. Faktanya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan harga karena ketersediaaan pasokan gas yang masih terbatas sehingga menjadi langka dan harga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Kemudian pada, harga gas LPG 12 kg dan 50 kg yang tidak disubsidi oleh pemerintah selalu mengalami kenaikan karena penetapan harga diserahkan kepada badan usaha yaitu PT. Pertmina yang menurutnya pertamina mengalami kerugian sehingga pertamina perlu menaikkan gas LPG 12 kg dan hal tersebut cukup merugikan masyarakat yang menggunakan gas LPG 12 kg, walaupun diperkirakan rata – rata pengguna gas LPG 12 kg adalah kalangan mampu tetapi hal terebut sangat memberatkan masyarakat.
Selain itu penyebab harga gas LPG yang berukuran 12 kg dan 50 kg adalah karena PT. Pertamina mengalami kerugian karena tidak adanya subsidi dari pemerintah, karena dalam UU APBN tidak ada peraturan yang mengatur BUMN dalam memberikan subsidi gas untuk 12 kg dan 50 kg, sehingga penetapan harga LPG yang di tentukan pemerintah adalah LPG yang bersubsidi yaitu 3 kg dengan harga yang stabil tidak berubah. Penetapan harga LPG yang 12 kg dan 50 kg diserahkan kepada badan usaha yang memproduksi gas yaitu PT. Pertamina, jadi pada gas LPG 12 kg terjadi perubahan harga juga dikarenakan adanya kelangkaan sehingga mengakibatkan para agen menaikkan harga gas LPG tersebut. Dan dapat juga biasanya karena faktor dari distributor ke agent kendala daerah.
Karena harga tabung LPG 12 kg semakin mahal, toko yang memasok gas 12 kg dari agen lebih memilih untuk beralih ke tabung 3 kg, karena jika terus memasok tabung 12 kg maka toko yang menjual LPG 12 kg akan mengalami penurunan omset seiring dengan kenaikan harga gas selain itu tabung 3 kg yang memiliki harga cenderung stabil dan juga dapat digunakan untuk kompor gas yang besar .


















KESIMPULAN
Seiring dengan dialihkannya bahan baku minyak tanah ke gas, banyak hal yang terjadi yang berkaitan dengan perubahan harga gas di dalam masyarakat, terkadang terjadi kenaikan dan penurunan. Namun yang sering terjadi adalah kenaikan, dimana hal itu sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah dan merekalah yang sering mengaharapkan adanya subsidi gas dari pemerintah. Terdapat banyak faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dan pertamina dalam menentukan perubahan harga gas tersebut.


SARAN
Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan penetapan harga gas LPG dengan efektif dan efisien untuk yang bersubsidi dan non-subsidi. Kemudian untuk masyarakat berekonomi lemah harus di lebih utamakan, harganya jangan terlalu tinggi, agar semua masyarakat berekonomi lemah dapat memakai gas LPG dengan harga yang terjangkau.
















REFERENSI
 www.bpmigas.go.id
 Kompas.com
 www.pertamina.go.id

Minggu, 28 November 2010

PENGANTAR BISNIS MODERN BAB 9

PERSONALIA

PEMANFAATAN SUMBER TENAGA KERJA DAN KONPENSASI
Macam/Jenis Personalia
Sesuai dengan funsinya, pada dasarnya didalam perusahaan terdapat dua macam tenaga kerja,yakni:
a) Tenaga Eksekutif: yang mempunyai dua tugas pokok ialah mengambil berbagai keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen.
b) Tenaga Operatif: merupakan tenaga terampil, yang menguasai bidang pekerjaannya, sehingga setiap tugas yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ditinjau dari kemampuannya digolongkan menjadi 3 yaitu:
• Tenaga trampil (skilled labor)
• Tenaga setengah(semi skilled labor)
• Tenaga tidak terampil(unskilled labor)

rsoSumber Tenaga Kerja
a. Dari dalam perusahaan.
b. Cara ini yang terbaik, terutama bagi perusahaan yang organisasi penalianya sudah teratur, karena dapat dipilih tenaga kerja yang baik
c. Teman-teman para karyawan.
d. Penetapan ini digunakan, dengan anggapan bahwa, karyawan tersebut sudah mengetahui kualifikasinya, maka calon akan sesuai.
e. Lembaga Penempatan Lembaga Kerja.
f. Kantor Penetapan Tenaga Kerja bertugas menyalurkan tenaga kerja yang belum sempat memperoleh pekerjaan.
g. Lembaga Pendidikan.
h. Dapat dilakukan dua cara yaitu memberikan bea siswa dan meminta langsung kepada lembaga pendidikan tersebut.
i. Masyarakat Umum.
j. Dilaksanakan dengan cara memasang iklan, Cara ini umumnya biayanya sangat besar.


Seleksi Tenaga Kerja
1. Penentuan Jenis Tenaga Kerja
Yang meliputi penentuan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain:
a. Batas minimummaksimum usia
b. Pendidikan minimal yang dimiliki
c. Pengalaman kerja yang telah diperoleh
d. Bidang keahlian yang dimiliki
e. Ketrampilan lain yang dimiliki
f. Pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki
2. Penentuan Jumlah Tenaga Kerja
Penentuan jumlah tenaga kerja, meliputi dua hal pokok,yakni:
a. Analisa beban kerja: peramalan penjualan,penyusunan jadwal kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat satu unit barang.
b. Analisa tenaga kerja untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya dapat tersedia pada satu periode tertentu.
3. Proses seleksi
Langkah berikut adalah mengadakan seleksi yang pada umumnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a. Pengisian formulir
b. Wawancara pendahuluan
c. Psycho-test
d. Wawancara lanjutan
e. Pengujian referensi
f. Pengujian kesehatan
g. Masa orientasi

Pengembangan karyawan
Untuk lebih meningkatkan keterampilan kerja dengan harapan agar:
• Tingkat produktivitas bertambah
• Mengurangi tingkat kecelakaan
• Mengurangi besarnya scrap(kerusakan hasil)
• Meningkatkan gairah kerja

Pada dasarnya, terdapat dua metode pengembangan karyawan, yakni:
a) Dilaksanakan di dalam dan oleh perusahaan sendiri
b) Dilaksanakan di luar perusahaan dan oleh lembaga lain

Kompensasi
Imbalan jasa yang diberikan secara teratur dan dalam jumlah tertentu oleh perusahaan kepada para karyawan atas kontribusi tenaganya yang telah diberikannya untuk mencapai tujuan perusahaan.
Dalam masalah pengupahan ini, terdapat 3 macam teori upah ekonomi yakni:
a) Teori pasar
b) Teori standard hidup
c) Teori kemampuan untuk membayar

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah
Besar kecilnya tingkat upah bagi buruh, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
- Pasar tenaga kerja
- Tingkat upah yang berlaku di daerah yang bersangkutan
- Tingkat keahlian yang diperlukan
- Situasi laba perusahaan
- Peraturan Pemerintah

Metode Pengupahan
Berikut ini adalah metode-metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan:
• Upah langsung
• Gaji
• Upah satuan
• Komisi
• Premi shift kerja
• Tunjangan tambahan

Upah Insentif
Upah insentif merupakan untuk mendorong karyawan agar bekerja dengan lebih produktif.
Karakteristik pokok dari upah insentif yang baik adalah:
- Harus menunjukan penghargaan kepada karyawan atas produktivitas mereka
- Harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan produktif per karyawan secara layak
- Tambahan upah yang diperoleh karyawan harus paling sedikit diseimbangkan dengan biaya produksi terendah
Macam-macam Bentuk Upah Insentif :
• Full Participation Plan
• Group Insentif Plan


HUBUNGAN PERBURUHAN

Hubungan Pemburuhan Pancasila
Karyawan merupakan manusia, yang hak asasinya harus dilindungi. Oleh karena itu di indonesia diciptakan satu bentuk hubungan antara karyawan dan manajemen yang dikenal dengan hubungan perburuhan Pancasila.
Bilamana terjadi adanya ketidak-kesepakatan antara buruh dan manajemen buruh mempunyai senjata yang dapat digunakan untuk menekan pembicaraan antara mereka yaitu:
a) Boikot
Pemboikotan dapat dilakukan oleh buruh.
b) Pemogokan
Cara yang ditempuh oleh buruh, dengan berhenti bekerja, baik dalam waktu singkat, sehingga menurunkan kondisi perekonomian perusahaan.
c) Penghasutan
Cara ini biasanya dilakukan untuk mencegah orang lain menjalankan tugas atau mengajak untuk ikut mogok.
d) Memperlambat kerja
Memperlambat kerja ini dapat dilakukan oleh karyawan dengan cara mengurangi tingkat produktivitas mereka.


Perjanjian Kerja Bersama

Hak-hak Buruh
Materi-materi buruh, yang dapat dicantumkan ke dalam perjanjian kerja bersama antara lain.
• Besarnya gaji yang harus diterima buruh beserta kenaikannya.
• Tunjangan-tunjangan yang harus diterima.
• Hak untuk mendapat santunan kecelakaan di tempat kerja.

Kewajiban Buruh
• Datang bekerja tepat pada waktunya
• Menjaga ketertiban dan suasana kerja serasi
• Berusaha meningkatkan produktifitas

Hak Pengusaha
• Hak untuk mengevaluasi kerja karyawan menurut tata cara yang telah disepakati
• Hak memberi promosi dan devusu kepada karyawan
• Hak untuk memecat, sesuai dengan prosedur yang berlaku

Kewajiban Pengusaha
• Memberikan semua hak karyawan yang telah disepakati bersama
• Memperlakukan semua karyawan secara adil
• Memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawan

Macam-macam Perjanjian Kerja
Pada dasarnya terdapat 3 macam perjanjian kerja bersama yaitu:
a) Closed shop agreement
b) Union shop agreement
c) Open shop agreement

Konflik dalam Hubungan Kerja
Beberapa tahap penyeselesaian konflik :
a) Diselesaikan oleh mandor sebagai wakil perusahaan, bersama dengan wakil buruh dalam bagian itu.
b) Bilamana dengan cara penyelesaian pertama tersebut mengalami kemacetan, mala masalah tersebut diselesaikan ke tingkat yang lebih tinggi.
c) Apabila masih terjadi kemacetan masalah ini diselesaikan pada tingkat lebih tinggi lagi
d) Apabila masih belum juga terselesaikan, masalah tersebut di bawa ke perundingan antara wakil perusahaan dan wakil buruh dengan penengah
e) Apabila masih belum juga dapat diselesaikan, maka penyelesaian tahap terakhir dilakukan oleh Dewan Arbitrasi

Perantara Dalam Pemecahan Konflik
Terdapat 3 macam cara pemecahan konflik dengan menggunakan perantara, yakni:
a. Konsiliasi
b. Mediasi
c. Arbitrasi

Macam-macam Arbitrasi
• Arbitrasi sukarela
• Arbitrasi paksaan
• Arbitrasi otomatis

Lembaga-lembaga BIPARTITE dan TRIPARTITE
Lembaga bipartite mendasarkan diri pada pengertian bahwa setiap masalah yang timbul dari hubungan perburuhan merupakan tanggung jawab kedua belah pihak.
Lembaga tripartite mendasarkan pada pengertian bahwa setiap masalah yang timbul dari hubungan perburuhan adalah merupakan tanggung jawab buruh, pengusaha, dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah.

Mencegah konflik
• Melaksanakan lembaga keluhan
• Mengadakan survey gairah kerja
• Menyelenggarakan lembaga bimbingan dan penyuluhan
• Mengikut-sertakan buruh dalam pengambilan keputusan

Senin, 22 November 2010

PROSES PRODUKSI PT.JHHP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat TUHAN Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia- Nya, kami telah dapat menyelesaikan tugas kami dalam membuat makalah untuk mata kuliah Pengantar Bisnis. Makalah ini kami susun dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati keadaan sebenarnya. Makalah ini berisi tentang bagaimana kegiatan perusahaan, khususnya dalam kegiatan produksi menghasilkan suatu barang. kami juga telah mencantumkan proses, bagian-bagian dari perusahaan yang berperan dalam kegiatan produksi, dan cara perusahaan mendistribusikannya.
Tak lupa, kami juga ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, yang berbentuk materi maupun non materi. Kami berterimakasih kepada khusunya Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, karyawan-karyawan PT. JHHP, serta kepada Bapak Zuhad Incyaudin selaku dosen mata kuliah Pengantar Bisnis yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami mengetahui tentang kegiatan perusahaan khususnya dalam kegiatan proses produksi.
Kami mengetahui bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang obyektif dan dapat membantu kami untuk lebih berusaha menyempurnakan makalah ini. Dan kami mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 November 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.... 1
1.2 Tujuan............................................................................. 2
1.2.1 Tujuan khusus........................................................... 2
1.2.2 Tujuan umum 2

BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengenalan Perusahaan…………………..…………………... 3
2.2 Kegiatan Perusahaan………………………………………… 3
2.3 Bentuk Organisasi Perusahaan…………………….………… 4
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan 6
3.2 Kritik & Saran…………………………………………………. 6
DAFTAR PUSTAKA 7
LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………… 8



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai dengan materi mata kuliah Pengantar Bisnis 1, yaitu tentang proses produksi. Mengingat bahwa produksi itu adalah salah satu hal terpenting bagi perusahaan terutama bagi perusahaan manufaktur. Produksi merupakan jantung dari perusahaan. Dimana apabila proses produksi ini tidak berjalan, maka matilah perusahaan tersebut karena tidak ada produk yang dihasilkan dan secara otomatis tidak akan ada penghasilan bahkan keuntungan.
Kami juga mengingat bahwa kemajuan perusahaan amat penting untuk membangun ekonomi negara. Karena penghasilan dari dalam negeri juga akan turut mengembangkan pendapatan negara. Selain itu, kami juga ingin mengetahui sebagaimana jauhnya cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya dalam berpartisipasi meningkatkan penghasilan negara terutama dari proses produksinya.
Indonesia saat ini sedang mengalami masalah dalam bidang ekonomi. Entah di ibu kota bahkan didaerah sekalipun. Mengingat bahwa akibat bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini, telah menghancurkan fasilitas-fasilitas negara dan kita pun harus menanggung kerugiannya. Oleh karena itu, menurut kami, perusahaan manufaktur juga dapat membantu pengembalian kembali fasilitas-fasilitas negara, dengan cara menghasilkan produk yang akan mendatangkan pajak yang dibayarkan ke negara, dan dari negara akan dilakukan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.




1.2 TUJUAN
1.2.1 Tujuan Khusus
 Memenuhi nilai tugas mata kuliah Pengantar Bisnis.
 Mendapatkan nilai tambah dari mata kuliah Pengantar Bisnis.
1.2.2 Tujuan Umum
 Mengetahui bagaimana suatu perusahaan melakukan proses produksi.
 Mengetahui bagaimana cara perusahaan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi.
 Menambah pengetahuan untuk bekal pada saat telah memasuki masa kerja.












BAB II
PEMBAHASAN

2.1 PENGENALAN PERUSAHAAN
PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS, beralamat di gedung Mid Plaza, lantai 16-17, Jalan Jendral Sudirman Kav 10-11,Jakarta 10220, Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan akusisi dari perusahaan BAYER AG oleh SC JOHNSON pada tahun 2003. Perusahaan ini didirikan berdasarkan produk unit bisnis. Perusahaan ini memfokuskan pada pengembangan produk konsumen. PT. JOHNSON HOME HYGIIENE adalah perusahaan yang mempunyai beberapa kelompok, yaitu:
 JHHP Head Office – Mid Plaza, Jakarta
Berperan sebagai kepala dari semua kelompok JHHP serta pengatur kelompok JHHP.
 Factory JHHP I – Pulo Gadung, Jakarta
Berperan sebagai pembuat formula, pengisian, pengemasan, produksi, dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi rumah tangga.
 Factory JHHP II – PT Walet Kencana Perkasa, Surabaya
Berperan sebagai penyedia bahan baku unutk produk pembasmi nyamuk.
 Factory JHHP III – PT. Inti Perkasa Kimiatama , Medan
Berperan sebagai pembuat, pengolah dan memasarkan obat pembasmi nyamuk.
 JHHP Distribution Company – PT. Ultramos Jaya, Jakarta
Bertugas sebagai pendistribusi produk.

2.2 KEGIATAN PERUSAHAAN
JHHP mempunyai beberapa distribution chanel dibeberapa daerah di setiap provinsi sehingga proses distribusinya langsung ke mereka dengan cara darat dan laut.
Distribution chanel yang bekerjasama dengan PT.JHHP ada dua kelompok yaitu Lokal dan Interlokal. Contohnya ada beberapa di daerah Jakarta yang dapat langsung didistribusikanya ke modern trade seperti carefour, hypermarket, hero, termasuk untuk penjualan kepasar PT.JHHP harus langsung melalui distribution chanel.
Bentuk kerjasama yang terdapat di PT.JHHP yaitu bekerjasama dengan vendor-vendor dan customers yang sebelumnya sudah ditetapkan. Vendor-vendor dan customers tersebut meliputi kegiatan produksi dan non produksi.
Proses produksi yang dilakukan oleh PT.JHHP yang pertama ialah membuat raw material di pabrik yang terdapat di medan yaitu PT.INTI PERKASA KIMIATAMA. Selanjutnya dengan formula yang sudah ditetapkan secara global dan sudah melalui proses SAP serta sudah melewati tahap packing maka produk tersebut sudah bisa dan layak untuk dijual.

2.3 BENTUK ORGANISASI PERUSAHAAN







Keterangan :
• Managing Director :
- bertanggung jawab atas kepemimpinan perusahaan, strategi yang ditetapkan, badan hukum dan pemerintah perwakilan dengan pihak luar.
• Sales :
- untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan semua operasi jaringan di Indonesia.
- untuk memilih, melatih, mengembangkan dan mengawasi semua distributor dan tim penjualan mereka.
• Marketing :
- untuk mengelola, membangun dan mengembangkan merek dan rencana pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.
• Finance :
- untuk mengelola, mengendalikan, memastikan semua kegiatan dan masalah keuangan perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Operations :
- untuk memimpin dan mengatur semua aspek operasi.
- untuk mengirim permintaan dengan kualitas produksi dan harga kualitas.
- untuk menjaga keselamatan dan standar lingkungan berdasarkan peraturan


• HRD :
- untuk merencanakan, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan calon karyawan hrd, seperti seleksi, pelatihan dan pengembangan karyawan, produktivitas tenaga kerja, keselamatan dan jasa pendukung kepada karyawan.
- untuk memastikan penggunaan dan atau administrasi tenaga kerja dan sumber daya untuk berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan standar, hukum dan etika.
- untuk mengembangkan strategi dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memaksimalkan kontribusi karyawan dalam tujuan bisnis








BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Perusahaan yang bergerak di bidang industri, atau bisa dikatakan yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan suatu produk atau barang, bisa menambah ekonomi bangsa dengan pajak dari setiap produknya. Tidak hanya itu, produksi juga tidak terlepas dari peran beberapa bagian dalam perusahaan. Dari mulai bagian penjualan, keuangan, pemasaran, operasional, sampai di bagian HRD. Semua bagian itu akan terkait untuk membangun suatu proses produksi dalam suatu perusahaan. Dan tentu saja, perusahaan industri membutuhkan beberapa peran dari perusahaan lain untuk dapat membantu menjalankan kegiatan produksi tersebut.

3.2 Kritik dan Saran
Dari penyusunan makalah ini, kami juga membutuhkan kritik dari pembaca. Kritik tersebut kami harapkan bersifat obyektif dan membangun, sehingga kami dapat mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam penyusunan makalah ini.
Kami juga menyarankan kepada pembaca untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan makalah kami ini sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, kami dan pembaca dapat melakukan hubungan timbal balik dan komunikasi dua arah.








DAFTAR PUSTAKA

 www.scjohnson.com
















LAMPIRAN – LAMPIRAN
LOGO PRODUK-PRODUK PT. JHHP
HOME CLEANING

AIR CARE

PEST CONTROL

HOME STORAGE PRODUCTS

AUTO CARE PRODUCTS

FOTO BERSAMA KARYAWAN JHHP

PENGANTAR BISNIS MODERN BAB 10

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Pengertian
Produksi merupakan pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa.

Perusahaan Bisnis merupakan sebuah organisasi yang merubah keahlian dan material menjadi barang atau jasa untuk memuaskan para pembeli, serta diharapkan akan memperoleh laba untuk para pemilik.

Produksi
Dua macam keputusan yang diperlukan akan menjadi topik pada pembahasan selanjutnya. Keputusan tersebut antara lain :
• Keputusan yang berhubungan dengan disain dari sistem produksi manifaktur.
• Keputusan yang berhubungan dengan operasi dan pengendalian operasi dan pengendalian sistem tersebut baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

A. Sistem Produksi Manufaktur
- Disain produksi dari barang yang diproses
- Pemilihan/penentuan peralatan dan prosesnya
- Disain tugas
- Lokasi dan fasilitas produksi
- Layout dari fasilitas tersebut
• Sifat Proses Produksi
- Proses ekstraktif
- Proses analitik
- Proses fabrikasi
- Proses sintetik
B. Jangka Waktu Produksi
a. Proses terus menerus (continuous process)
Untuk menunjukan suatu keadaan manufaktur dimana periode waktu yang lama diperlukan untuk mempersiapkan mesin dan peralatan yang akan dipakai.
b. Proses terputus-putus (intermittent process)
Dalam keadaan manufaktur dimana mesin-mesin itu beroperasi dengan mengalami beberapa kali berhenti dan dirancang lagi untuk membuat produk lain yang berbeda.

C. Sifat Produk
• Produksi standard
• Memelihara sejumlah persediaan
• Menyediakan fasilitas penyimpangan yang memadai
• Menanggung resiko kemungkinan turunnya harga pasar, kebakaran, daln lainnya.
• Produksi pesanan



KEGIATAN PRODUKSI

Gambaran Sekilas
Dalam hal ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh manajer produksi adalah:
• Perencanaan produksi
• Organisasi produksi
• Pengendalian produksi
• Pemeliharaan peralatan
• Pengawasan dan pemeriksaan kualitas

 Perencanaa Produksi
Perencanaan produksi meliputi keputusan-keputusan yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi:
- Jenis barang yang akan dibuat
- Jumlah barang yang akan dibuat
- Cara pembuatan


 Perencanaan jenis barang yang akan dibuat terdiri atas 4 tahap, yaitu:
- Tahap pertama, penentuan disain awal yang berupa disain spesifikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- Tahap kedua, penentuan disain barang yang tepat.
- Tahap ketiga, penentuan cara pembuatan yang berupa penentuan urutan proses produksi, tempat kerja, dan peralatan yang dipakai.
- Tahap keempat pembuatan, merupakan usaha memodifikasi tahap ketiga yang disesuaikan dengan layout,tuntutan kualitas dan mesin/peralatan yang tersedia.

 Organisasi Produksi
Dalam perusahaan manufaktur, tanggung jawab untuk memproduksi barang berada pada bagian produksi. Besarnya organisasi produksi yang diperlukan dalam kegiatan ini tergantung pada besarnya perusahaan dan kompleksnya proses pengelolahan yang diinginkan.

 Pengendalian Produksi
Pengendalian produksi merupakan suatu rangkaian prosedur yang bertujuan mengkoordinir semua elemen proses produktif kedalam satu aliran dimana aliran tersebut akan memberikan hasil dengan gangguan minimum ongkos terendah, dan kemungkinan waktu tercepat.

a. Jenis-jenis Pengendalian Produksi
- Order control digunakan oleh perusahaan manufaktur yang beroperasi hanya pada waktu menerima pesanan-pesanan dari pembelinya.
- Flow control digunakan dalam pabrik-pabrik yang berproduksi untuk persediaan dan dimaksudkan untuk mempercepat pengiriman barang jadi dari tempat persediaan begitu pesanan pembeli diterima.

b. Tahap-tahap dalam Pengendalian Produksi
• Perencanaan
• Routing
• Scheduling
• Dispatching

Analisa Jaringan Kerja : Metode Jalur Kritis (MJK) dan Program Evaluation and Review Technique (PERT)

a. Jaringan kerja (Network)
Satu rangkaian aktivitas yang bersambung dalam menghasilkan barang dan jasa, yang terarah kepada usaha pencapaian tujuan perusahaan. Dua hal yang penting untuk diketahui dalam jaringan ini adalah aktivitas dan kejadian.

b. Jalur kritis
Jalur yang terpanjang dalam menyelesaikan satu rangkaian pekerjaan sampai selesai.




Aktivitas Semu (Dummy)
Suatu aktivitas dalam jaringan kerja yang membutuhkan nol satuan waktu.
a. Pengendalian Persediaan Bahan Baku
Bahan baku merupakan masalah yang cukup dominan di bidang produksi.
Persediaan dalam jumlah yang besar mengandung banyak resiko seperti:
- Resiko hilang dan rusak
- Biaya pemeliharaan dan pengawasan yang tinggi
- Resiko usang
- Uang yang tertanam di persediaan terlalu besar


Jumlah pemesan yang ekonomis dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:
- Jumlah kebutuhan bahan baku pertahun
- Biaya pemesanan
- Biaya penyimpanan
- Harga bahan baku

Pemeliharaan Peralatan
Pada umumnya, biaya pemeliharaan itu dari tahun ke tahun selalu cenderung naik. Hal ini disebabkan 3 hal berikut:
- Selalu terdapat kenaikan yang ajeg pada kecepatan pengoperasian peralatan, kecepatan toleransi dan spesifikasi produk yang dibuat.
- Adanya kecenderungan untuk memasang alat kontrol otomatis dan alat-alat pembantu lainnya, sebagai akibat dari perkembangan tehnologi
- Peralatan baru biasanya lebih mahal karena adanya pengaruh perubahan harga dan perkembangan peralatan itu sendiri.

Organisasi Pemeliharaan Peralatan
- Di desentralisasi
- Sentralisasi

Pengawasan Kualitas dan Inpeksi
Dalam pengawasan kualitas terdapat 4 tahap yaitu:
• Penentuan kebijakan tentang penetapan kualitas sesuai dengan tuntutan pasar
• Tahap penentuan disain tehnis un tuk mencapai target tuntutan pasar
• Tahap pembuatan, beberapa pengawasan kualitas bahan yang dipakai dan operasi produksi
• Tahap penggunaan di lapangan, dimana pemasangan akan berpengaruh kepada kualitas akhir dan pengefektifan jaminan kualitas serta daya kerja barang.




LOKASI DAN LAYOUT PABRIK

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Lokasi Pabrik
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tempat untuk pabrik baru, yaitu:
- Dekat dengan pasar
- Dekat dengan bahan baku
- Ongkos transport
- Penyediaan tenaga kerja
- Penyediaan sumber tenaga
- Lingkungan sekitar
- Iklim

Cara Penentuan Lokasi Pabrik
a) Cara kualitatif: cara yang paling sederhana yaitu cukup mengadakan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap memegang peranan pada setiap alternatif lokasi.
b) Cara kuantitatif
• Cara yang sederhana: usaha mengkuantifikasi hasil analisis kualitatif yang telah dilakukan, dengan cara memberikan SCORE pada masing-masing kriteria.
• Cara yang kompleks
Cara ini menggunakan rumus-rumus matematika dan menggunakan model tertentu, yang banyak digunakan dalam OPERATION RESEARCH.

Layout Fasilitas Produksi
Layout fasilitas produksi merupakan pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan kegiatan-kegiatan di dalam produksi.
Layout dibedakan menjadi dua macam,yaitu:
a) Process layout
Penyusunan fasilitas produksi dimana mesin-mesin yang mempunyai fungsi sama ditempatkan pada tempat yang tertentu
b) Product Layout
Pengaturan mesin-mesin dalam pabrik sesuai dengan arus proses produksinya.

Senin, 15 November 2010

PENGANTAR BISNIS MODERN BAB 8

GAMBARAN UMUM PEMBELANJAAN
Pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana perusahaan harus mengorganisasi bagaimana laba perusahaan akan distribusikan.

Penggunaan jangka pendek
1. Kas
Kas merupakan sumber kehidupan perusahaan. Tanpa kas perusahaan tidak dapat beroperasi.
2. Surat-surat berharga
Surat berharga ialah sertifikat investasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang menggambarkan ekuitas atau utang.
3. Piutang
Piutang adalah penjualan yang belum terbayar. Karena produk telah dijual tetapi uang belum diterima, piutang tergolong sebagai penggunaan dana.
4. Persediaan
Bagi perusahaan yang memelihara sejumlah persediaan barang untuk memenuhi permintaan pembeli secara cepat, harus mempunyai sejumlah investasi di situ. Jumlah dana yang ditanamkan dalam persediaan dapat berubah-ubah sepanjang tahun.

Penggunaan Dana Jangka Panjang
1. Tanah yang dimiliki oleh perusahaan merupakan aktiva tetap dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Bangunan yang di miliki oleh perusahaan harus ditentukan umurnya.
3. Peralatan yang dimiliki oleh perusahaan berupa mesin, alat angkut dalam pabrik, dan peralatan yang dipakai dalam produksi.

Analisis Investasi Aktiva Tetap
Tiga metode analisis investasi,yaitu:
a. Metode net present value (NPV)
b. Metode internal rate of return (IRR)
c. Metode pay off period (POP)
Dua metode pertama NPV dan IRR mengukur investasi IRR dari aspek penggunaan uang, sedangkan metode ketiga, pay off period POP mengukur efisiensi dari aspek waktu.
Metode NPV dan IRR dalam penerapannya dipakai konsep time value of money. Konsep bunga berbunga dari uang yang ditanamkan merupakan basis dari masalah time value of money ini.


SUMBER DANA
Macam-macam Sumber Dana
Jika ditinjau dari asalnya sumber dana dapat dibagi menjadi 2 golongan besar,yaitu:
1. Berasal dari dalam perusahaan
• Penggunaan laba perusahaan
• Penggunaan cadangan
• Penggunaan laba yang tidak dibagi/ditahan
2. Berasal dari luar perusahaan
• Dana pemilik/peserta
• Dana dari utang/pinjaman

Pemilihan Sumber Dana
Masalah pemilihan sumber dana yang harus diatasi oleh perusahaan adalah mengusahakan keseimbangan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Beberapa alternatif yang dapat dipilih antara lain :
• Menggunakan dana intern saja
• Menggunakan dana ekstern dengan menjual saham
• Menggunakan dana ekstern dengan mencari pinjaman
• Menggunakan dana ekstern dengan menjual saham dan mencari pinjaman

Sumber Dana Intern
Prinsip opportunity cost,yaitu dengan memberikan beban bunga pada dana milik sendiri yang dipakai sendiri. Untuk menentukan, apakah dana milik sendiri itu sebaiknya dipakai sendiri atau diinvestasikan saja pada sektor lain, dapatlah digunakan dasar tentang tingkat rentabilitas.

Sumber Dana Ekstern
Pada umumnya kredit dapat digolongkan menjadi dua kelompok,yaitu:
1. Kredit jangka pendek:kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.
• Kredit Rekening Koran
• Kredit Belening
• Kredit Wesel
• Kredit Penjual
• Kredit Pembeli
• Aksep
2. Kredit jangka panjang:kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun.
• Hipotik
• Obligasi
• Kredit Bank
• Kredit dari negara lain

Optimasi Modal
Sebagai modal untuk menentukan batas waktu antara kredit jangka pendek dengan kredit jangka panjang adalah periode satu tahun.
Untuk menentukan apakah sebaiknya mengambil kredit jangka pendek atau panjang, sebaiknya perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor berikut:
1. Bunga kredit jangka pendek
2. Bunga kredit jangka panjang
3. Bunga simpanan bank
4. Jangka waktu pemakaian modal
5. Jangka kritis

Kredit Lembaga Keuangan
Lembaga kredit ialah suatu bentuk koperasi tabungan yang secara khusus disponsori oleh suatu perusahaan, atau kelompok professional. Lembaga ini membayar bunga atas deposito anggotanya. Aktivitasnya berkonsentrasi pada pinjaman jangka pendek dan deposito nasabah.
Kredit yang diajukan oleh perusahaan akan disetujui apabila perusahaan tersebut dianggap ’’layak’’ untuk diberi. Hal ini harus dibuktikan dengan suatu studi kelayakan dan syarat lain yang disebut dengan 4C,yaitu:
1. Capital merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
2.Capability merupakan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman dan membayar bunga.
3. Collateral merupakan syarat dimana setiap kredit yang diterima perusahaan harus dijamin dengan harta tetap bernilai 150% dari jumlah kredit.
4. Character merupakan sifat dari pimpinan perusahaan karena diolah yang bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit.

Kredit Kelayakan
Keputusan Kepres No.14A dikeluarkan dengan tujuan membantu pengusaha golongan ekonomi lemah.

Likuiditas dan Solvabilitas
1. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial setiap saat.
2. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang pada
aat perusahaan dilikuidasi.

Rentabilitas
Kemampuan menghasilkan laba dari sejumlah dana yang dipakai untuk menghasilkan laba tersebut.
1. Rentabilitas Ekonomi
Kemampuan untuk menghasilkan laba dari keseluruhan modal, baik modal asing maupun modal sendiri, yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.
2. Rentabilitas modal sendiri
3. Kemampuan untuk menghasilkan laba dari sejumlah modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.


PASAR SURAT-SURAT BERHARGA DAN PASAR MODAL
Saham
Ada 2 jenis saham :
1. Saham biasa
Merupakan surat berharga yang menggambarkan bunga kepemilikan dalam sebuah perusahaan.
2. Saham preferen
Merupakan bentuk kedua pendanaan ekuitas. Saham ini memiliki keunggulan atas saham biasa, terutama dalam pembayaran dividend an distribusi asset jika perusahaan dilikuidasi.

Obligasi
Merupakan kewajiban utang jangka panjang perusahaan atau pemerintah. Sertifikat obligasi diterbitkan sebagai bukti kewajiban.
Sifat-sifat dari obligasi
• Dapat diperjual belikan
• Terdapat kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjamannya
• Terdapat kewajiban untuk membayar bunga
• Terdapat jangka waktu yang pasti

Jenis-jenis Obligasi
1. Sesuai dengan pihak yang mengeluarkan:
• Obligasi umum
• Obligasi perusahaan
2. Sesuai karakter jaminan
• Obligasi tanpa jaminan
• Obligasi dengan jaminan

Pasar Modal
Saham obligasi dan surat berharga lain diperdagangkan dipasar modal. Penyelenggarasn aktivitas jual beli surat berharga oleh investor dipasar modal lebih cepat dengan harga yang sesuai. Pelaku pasar melakukan transfer dana dari pemberi pinjaman kepada peminjaman dengan mudah.
Pasar modal dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :
1. Pasar primer
Merupakan pasar tempat orang menjual surat berharga baru, pada umumnya dengan bantuan banker investasi. Di pasar primer, penerbit surat berharga mendapat pembeli melalui transaksi.
2. Pasar sekunder
Merupakan tempat surat berharga yang telah diterbitkan diperjual-belikan atau diperdagangkan diantara para investor. Pada umumnya penerbit surat berharga tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Sebagian besar transaksi terjadi dipasar sekunder yang melibatkan pasar saham teoganisasi.

REFRENSI ; Pengantar bisnis modrn-Mahmud Machfoedz